METRO,Kometpanas.com — Dalam upaya mewujudkan pembangunan yang adil, merata, dan berkelanjutan, DPRD Kota Metro kembali menunjukkan peran sentralnya dalam pembahasan kebijakan keuangan daerah. Hal ini mengemuka pada Rapat Paripurna Pengantar Nota Keuangan Raperda APBD Tahun Anggaran 2026 yang digelar di Ruang Sidang Utama DPRD Kota Metro, Senin (24/11/2025).
Pada momen tersebut, Wali Kota Metro, H. Bambang Iman Santoso, memaparkan delapan prioritas pembangunan sebagai landasan penyusunan RAPBD 2026. Menyikapi hal itu, DPRD Kota Metro menegaskan komitmennya untuk memastikan seluruh prioritas benar-benar berpihak kepada masyarakat melalui fungsi pengawasan dan penganggaran yang semakin diperkuat.
Delapan Prioritas Pembangunan 2026
- Pengentasan kemiskinan
- Peningkatan kualitas sumber daya manusia
- Perluasan lapangan kerja & penguatan ekonomi lokal
- Pengendalian inflasi daerah
- Penataan ruang & infrastruktur terpadu
- Pelestarian budaya & harmoni sosial
- Peningkatan kualitas lingkungan hidup, ketahanan pangan & bencana
- Reformasi birokrasi & penguatan layanan publik
Pimpinan DPRD menegaskan, seluruh prioritas tersebut akan diuji secara komprehensif agar output APBD efektif, akuntabel, dan berdampak langsung bagi masyarakat.
Penyesuaian dengan Kebijakan Pusat, DPRD Pastikan Tidak Ada Pelayanan Publik yang Dikurangi
Wali Kota Metro menjelaskan bahwa penyusunan RAPBD 2026 harus mengacu pada Surat Kemenkeu RI Nomor S-62/PK/2025 terkait alokasi transfer ke daerah. DPRD menilai penyesuaian ini penting, namun tetap harus memperhatikan kondisi fiskal daerah yang cenderung menurun.
“Di tengah fiskal yang menurun, efisiensi harus dilakukan tanpa mengorbankan program prioritas masyarakat,” ujar Wali Kota.
Menanggapi hal tersebut, DPRD Metro memastikan pengawalan ketat, agar tidak ada sektor pelayanan publik yang dirasionalisasi dan seluruh anggaran tetap tepat sasaran.
Struktur Pendapatan & Belanja: DPRD Soroti Akurasi Angka dan Efisiensi
Pendapatan Daerah Tahun 2026 ditargetkan Rp915,6 miliar, terdiri dari:
- PAD: Rp357,7 miliar
- Pendapatan Transfer: Rp557,9 miliar
Sementara Belanja Daerah ditetapkan Rp920,6 miliar, meliputi:
- Belanja Operasi: Rp864,3 miliar
- Belanja Modal: Rp52,3 miliar
- Belanja Tidak Terduga: Rp2 miliar
- Belanja Transfer: Rp1,95 miliar
Terdapat defisit Rp5 miliar, yang akan ditutup melalui pembiayaan SILPA tahun sebelumnya.
Terkait hal ini, DPRD Metro mengingatkan pentingnya ketepatan angka dan realisme target pendapatan, agar APBD tidak hanya tampak baik secara dokumen, tetapi kuat dalam implementasi.
DPRD Metro Tegaskan Transparansi, Akuntabilitas, dan Kepentingan Publik di Atas Segalanya
Seluruh fraksi DPRD Metro sepakat bahwa pembahasan APBD 2026 akan dilakukan secara terbuka, terukur, dan mengedepankan kepentingan masyarakat.
DPRD memastikan bahwa:
- Standar Pelayanan Minimal (SPM) harus dipenuhi tanpa kompromi
- Mandatory spending wajib tepat sasaran
- Infrastruktur dasar, pendidikan, kesehatan, dan ekonomi kerakyatan tetap menjadi fokus
- Setiap rupiah anggaran diawasi ketat
Sebagai lembaga legislatif, DPRD Kota Metro menegaskan komitmennya bukan hanya membahas, tetapi mengawal setiap kebijakan anggaran agar benar-benar berpihak pada rakyat.
Dengan penguatan fungsi DPRD, penyusunan APBD 2026 diharapkan berjalan lebih efektif, transparan, dan mampu menjawab tantangan pembangunan Kota Metro.
(ADV)
